SUBSIDI PEMERINTAH BUKAN SOLUSI

Era globalisasi saat ini harus dihadapi bukan untuk dihindari, semakin kita menghindar bertambah pula setumpuk permasalahan yang saling kait mengait bagaikan benang kusut yang sulit cari pemecahannya. Untuk itu, suka atau tidak suka, apapun bentuknya kita harus masuk dalam sistem dan mampu memainkan sistem itu. Pemerintah perlu memerankan diri sebagai fasilitator atau katalisator turut mempercepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu menempatkan masyarakat sebagai custummernya melalui pendekatan wirausaha. Oleh karenanya bagi seorang pemimpin kiranya mampu berlagak sebagai pelayan untuk memberdayakan dan melayani masyarakat, tidak perlu pintar, tapi mau mendengar customernya dan berani mengambil langkah yang tepat dan fokus serta berorientasi kepada hasil. Sebagaimana dikemukakan David Osborn dan Ted Gaebler dalam buku Reinventing Governmen, harus mengandung prinsip kewirausahaan dalam pelayanan masyarakat, di antaranya memberdayakan bukan hanya melayani, persaingan positif, digerakkan oleh misi daripada peraturan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrat, berorientasi hasil (outcome) daripada input, partisipasi dan tim kerja, serta perubahan melalui pasar. Selanjutnya Kotler mengatakan hal yang sama bahwa Orientasi pada pelanggan bukan birokrat, mendekatkan diri dan mendengarkan suara pelanggan, menempatkan pelanggan sebagai "pengarah" , akrab, dan terbuka pada pelanggan dan senantiasa meningkatkan mutu terus-menerus.
Terikait dengan peran pemerintah melalui pendekatan subsidi dalam memberdayakan masyarakat, maka perlu dikaji kembali apakah model tersebut bisa susnable?, dan apakah dapat menurunkan angka kemiskinan?. Ada dua sisi yang harus dilihat yakni dampak pengurangan subsidi BBM, serta konpensasi BBM kepada masyarakat miskin baik dalam bentuk barang maupun tunai (BLT). Hasil penelitian LPEM-UI menyebutkan bahwa Kompensasi subsidi hanya akan mendongkrak daya beli masyarakat sebesar 0,6 persen, sementara dampak pencabutan subsidi BBM akan mendorong inflasi sebesar 2,80 - 3,02 persen. Pada kondisi normal saja, inflasi kita hampir 1 persen, bila kita tarik grafik terhadap 2 sisi ini, maka jelas garisnya tidak pernah akan ketemu, bahkan semakin melebar, orang miskin semakin bertambah, karena kemampuan daya beli masyarakat menurun. Untuk itu perlu dicarikan solusi yang tepat dan fokus, subsidi barang maupun orang bukan solusi, karena bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk carity serta sifatnya instan dan temporer tidak akan mendidik masyarakat untuk berusaha. Oleh karena itu Pemerintah perlu melihat permasalahan ini secara holistik dan tersistem bukan parsial-parsial yang justeru akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan pada akhirnya jadi kompleks, bagaikan benang kusut entah dari mana kita mulai mengurainya.
Sebagai akibat melonjaknya BBM dunia hingga mencapai 120 dolar per barer, mungkin ada benarnya pihak Pemerintah pada akhirnya menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM yang tentu saja tak mungkin dielakkan lagi. Akan tetapi tidak tepat dilakukan sekarang, masih banyak potensi-potensi yang dapat digali sebagai sumber pendapatan negara, misalnya dibidang perpajakan, atau pemerintah harus berani mengurangi pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sifatnya carity yang justeru membebani negara, dll.